,

Trending, Mobil Masuk Jakarta Harus Bayar, Jurus Pamungkas Atasi Macet?

oleh
agen togel

Macet terlanjur jadi masalah abadi Jakarta. Berbagai jurus sudah dilancarkan. Pada era Gubernur Sutiyoso, misalnya, Pemprov DKI memberlakukan sistem 3 in 1 di jalan-jalan protokol.

Bukannya lancar, jalanan justru kian macet, terutama di pintu-pintu masuk jalan protokol. Para joki, tua, muda, hingga bocah bau kencur menyemut, berebut menawarkan jasa, jadi penumpang bayaran dengan imbalan ceban atau Rp 10 ribu hingga Rp 35 ribu — plus “bayi sewaan”.

Nettoto

Mobil-mobil pun banyak diparkir sembarangan di pinggir jalan, menanti jam 3 in 1 berakhir.

Aturan warisan era Gubernur Sutiyoso kemudian berakhir pada Selasa 16 Mei 2016 di tangan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok kemudian menggantinya dengan aturan ganjil genap. Pemprov juga memberlakukan larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Namun, keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Solusi kian sempit. Kini, harapan mengurangi macet Jakarta bertumpu pada Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar.

ERP sejatinya wacana lama, sejak Jokowi masih jadi Gubernur DKI Jakarta. Tiang sensor ERP juga sudah pernah dipasang di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

Namun, belakangan wacana jalan berbayar itu kembali muncul, meski agak “belok”. Kini yang sedang heboh justru soal kabar mobil masuk Jakarta harus bayar.

Isu pun berkembang liar hingga soal wacana “balas dendam” daerah: mobil Jakarta juga harus bayar saat masuk wilayah lain.

Saat ditelusuri, isu tersebut muncul dari pernyataan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, kepada sejumlah wartawan, pada Jumat 23 Maret 2018.

Permainan seru :

1. Poker uang asli

2. Judi bola online

3. QQ online terpercaya

4. Agen poker online indonesia

Kala itu ia menilai, aturan ganjil genap hanya solusi jangka pendek. Bambang berharap, Pemprov DKI jadi memberlakukan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di pintu masuk Ibu Kota. Misalnya, mobil dari Bekasi masuk Jakarta langsung kena tarif.

Namun, tak hanya mobil dari luar kota yang harus bayar. Aturan juga akan diberlakukan untuk kendaraan plat B.

Aturan ini, dia yakini, akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi karena pengendara harus mengeluarkan biaya ekstra. Apalagi, masalah transportasi di Ibu Kota semakin kompleks karena melibatkan mobilitas mobil dari wilayah lain, terutama daerah penyangga Bogor, Tangerang, dan Bekasi.

Data BPTJ menyebut, pada 2018, ada 50 juta pergerakan di Jakarta. Dan meski angkutan umum telah diperbanyak, masyarakat masih memilih kendaraan pribadi.

Saat dihubungi, Senin (26/3/2018) malam, Bambang mengatakan, wacana ERP di pintu masuk Jakarta bukan gagasan baru.

“Iya, sepertinya ada salah interpretasi. Saya juga meminta maaf ketika penjelasan saya kurang jelas, sehingga menimbulkan interpretasi lain,” kata Bambang soal isu mobil masuk Jakarta harus bayar, kepada LxNewsTv.com.

Sebelumnya, saat dikonfirmasi para pewarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku baru mendengar soal wacana mobil masuk Jakarta harus bayar.

Dia mengaku akan mempelajarinya terlebih dahulu. “Saya pelajari dulu,” kata Anies, Jakarta, Senin 26 Maret 2018. Menurut dia, aturan ERP di gerbang Ibu Kota baru wacana.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengaku belum bisa berbicara banyak soal wacana tersebut. Dia mengatakan, wacana itu harus dibicarakan secara menyeluruh.

“Kan harus dibicarakan secara komprehensif. Tidak hanya untuk kepentingan DKI, tapi juga kepentingan pemerintah penyangga,” ujar Andri.

Comtoto

Togel Online